Gestok

Monday, October 05, 2009

Oleh: Jerry Indrawan*

Akronim Gestok (Gerakan 1 Oktober) diperkenalkan oleh Bung Karno karena peristiwa yang dikendalikan CIA tersebut berlangsung setelah tengah malam. Penganut Orde Baru senang sekali mendiskreditkan peristiwa tersebut dengan istilah Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) agar mirip dengan pasukan Gestapo Nazi. Jahat ya Orde Baru!!

Hari Kesaktian Pancasila diselewengkan serta dikaburkan substansi, tujuan, dan maknanya hanya untuk memuluskan kepentingan penguasa. Kesaktian Pancasila bukan teruji dari peristiwa G30S/PKI yang disiasati oleh CIA, tetapi memang sudah teruji menghantarkan Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan. Orde Baru yang memanipulasi peristiwa dan julukan tersebut, akhirnya hanya membawa bangsa ini mundur ke belakang.

Soeharto, komprador di balik peristiwa Gestok, selanjutnya mendapatkan peran sentral mendominasi kekuasaan di republik ini. Sepertiga hidupnya dia habiskan menjadi presiden dengan membohongi rakyatnya sendiri, memperkaya keluarganya dari darah dan nyawa orang-orang yang tewas tanpa pengadilan dan hak pembelaan diri, serta mendedikasikan hidupnya sebagai perpanjangan kapitalis dan imperialis Barat untuk terus-menerus meneriakkan bahaya laten PKI.

Secara geografis, Indonesia berada dalam posisi strategis menyambung benua Asia daratan dan Australia. Pengaruh komunisme terus merambat dari Rusia terus ke Cina, Korea, dan Vietnam. Kekhawatiran komunisme merangsek ke Australia menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran strategis menghempang pengaruh komunisme.

Secara geopolitik, Indonesia memiliki pemimpin sekuat Presiden Soekarno yang anti penjajahan dan anti penindasan, pemimpin yang menginspirasi kemerdekaan negara-negara Asia Afrika dari kolonialisme. Figur Soekarno sangat mengganggu kepentingan kapitalis dalam menangkal komunisme. Gangguan tersebut direspon oleh CIA dengan beberapa kali upaya pembunuhan terhadap Bung Karno, seperti pelemparan granat di Sekolah Cikini.

Keahlian CIA melihat gesekan di grass root antara Partai Komunis Indonesia yang memberikan tanah kepada rakyat di satu sisi dan para ulama yang menguasai puluhan/ratusan hektar tanah pesantren untuk menghidupi para santrinya di sisi lain menjadi dasar analisa CIA untuk menggulingkan Presiden Soekarno dari tampuk kekuasaan, sehingga isu Dewan Jenderal/Dewan Revolusi hanya ilusi yang sengaja dipublikasi sebagai bentuk makar terhadap Presiden Soekarno.

Korban peristiwa Gestok hanya sebagai martir, sebagai dalih pembenaran atas pembinasaan ratusan ribu hingga jutaan rakyat Indonesia yang dicap PKI untuk dieksekusi secara kejam tanpa mendapatkan pembelaan diri dan pengadilan hukum. Siapa saja yang melakukan eksekusi sekejam itu, wallahualam.

Stigma PKI begitu membekas, berlanjut hingga anak cucu korban yang mendapatkan perlakuan menyedihkan selama rezim Orde Baru berkuasa. Bahkan kartu identitas pun diberi tanda khusus bahwa yang bersangkutan tersangkut bahaya laten yang harus diwaspadai. Secara psikologis, korban terintimidasi hak asasi, hak politik, dan hak ekonominya.

Soeharto benar-benar serius menjadikan komunis sebagai momok yang menakutkan bagi masyarakat. Rekayasa kekejaman komunis divisualisasikan dalam film dokumenter yang wajib diputar setiap 30 September. Bertujuan brainwash, menciptakan kesan dan citra bahwa PKI merupakan musuh bersama yang harus ditakuti. Tidak sebanding nyawa tujuh jenderal bila dibandingkan dengan nyawa ratusan ribu/jutaan orang. Setelah ditelusuri, jenderal yang terbunuh pun ternyata pengikut setia Bung Karno, berbeda dengan Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari peristiwa dan Soeharto yang memang binaan CIA.

Sanksi sosial berupa pengucilan dan diskriminasi tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga bangsa Indonesia terjebak dalam arus utama keinginan rezim Orde Baru dan Barat, energi dan pemikiran rakyat terkuras untuk persoalan tersebut.

Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), lembaga yang dibentuk untuk mensterilkan dan menginvestigasi lawan-lawan Orde Baru memiliki kewenangan penuh untuk menyingkirkan siapa saja yang dianggap mengancam kekuasaan dan eksistensi rezim Soeharto.

Pembubaran Kopkamtib yang dinilai kejam, tidak manusiawi, dan mendapatkan tekanan lembaga internasional, digantikan dengan membentuk Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional) dan Bakorstanasda (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah). Lembaga baru ini hanya mengganti jubahnya saja, tetapi kolornya tetap sama, memuaskan libido kekuasaan Soeharto. Tugas menyingkirkan orang-orang yang dicurigai berseberangan dengan pemerintah dan mengeliminir bangkitnya paham komunis dijalankan dengan kepatuhan.

Peristiwa 27 Juli 1996, kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Megawati Soekarnoputri diserbu oleh sekelompok orang berambut cepak yang mengatasnamakan pendukung mantan Ketua Umum PDI Soerjadi. Penyerbuan yang dikomandoi oleh Yoris Raweyai (Pemuda Pancasila) ini melakukan briefing di Tugu Monas dengan kamuflase Hari Kesetiakawanan Sosial. Menjelang subuh, agenda berubah menjadi penyerangan kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro.

Pilihan represif dengan tujuan pendongkelan Megawati sebagai Ketua Umum PDI dibenarkan karena dianggap membahayakan rezim Soeharto. Harus selalu ada kambing hitam berlabel komunis, Partai Rakyat Demokratik (PRD) pun menjadi dalih korban kebusukan politik ketakutan yang dicitrakan militer dan Soeharto.

Soeharto terbukti telah membawa bangsa ini menuju jurang penistaan yang parah. Harga diri dan kehormatan bangsa ini telah terjual dengan harga yang sangat rendah dan memakan jutaan korban jiwa.

Roda berputar, jarum jam bergerak. Pengalaman kejahatan Soeharto mengkudeta Bung Karno berulang ketika rakyat menjungkalkan Soeharto dari kediktatorannya. Waktu berlalu, di akhir-akhir sisa hidupnya, Soeharto terus merenungi nasib sebelum akhirnya dijemput malaikat maut Januari 2008 silam.

Paham komunisme terbukti gagal untuk dijadikan pegangan dan pandangan hidup rakyat Indonesia yang dikenal memiliki tingkat religiusitas dan spiritualitas yang tinggi. Namun, bukan berarti kita sebagai bangsa Indonesia dilarang mempelajari paham tersebut, termasuk paham-paham apapun yang ada di dunia ini.

Cina memodifikasi paham komunis yang dianutnya dengan memberikan kebebasan beragama bagi rakyatnya dan membuka pasar bagi ekonominya. Tetapi kontrol negara terhadap sektor publik, distribusi kesejahteraan, dan memastikan rakyat memperoleh hak-haknya tidak bisa dilepaskan kepada sektor swasta.

* Mahasiswa Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Volunteer Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

KLIK DI SINI untuk mendownload file asli dari artikel ini

Baca selengkapnya...

Karl Marx: Perjuangan Kelas, Materialisme Sejarah, Negara, dan Agama

Saturday, March 07, 2009

Oleh: Ikhsan Edwinsyah*

Karl Marx dan Fridrich Engels bukanlah ilmuan politik pertama yang melakukan kajian intensif tentang konsep kelas-kelas sosial. Bertahun-tahun sebelum mereka sejarahwan borjuasi telah melakukan kajian tentang konsep itu. Mereka mempelajarinya dalam konteks anatomi perjuangan kelasdan tahap-tahap perkembangan kapitalisme dalam masyarakat industri di Eropa, diantara yang terkemuka adalah Robert Owen. Owen mendalami konsep kelas-kelas sosial dan perjuangan kelas dan menjadikannya sebagai tema sentral berbagai penelitian sosialnya. Itu diakui oleh Marx sendiri. Marx mengatakan bahwa ia tidak memiliki kelebihan apapun dengan keberhasilannya menemukan konsep-konsep tentang kelas sosial dan pertarungan antarkelas dalam masyarakat modern.

Di Barat, pemikiran Marx berkembang menjadi suatu aliran baru yang dinamakan ’New Left’ (kiri baru). Para penganutnya adalah kaum intelektual yang bergerak aktif di kampus-kampus terkemuka Eropa dan Amerika. Dalam tulisan ini saya mencoba menguraikan beberapa segi penting teori perjuangan kelas Marx seperti yang ditulis mereka dalam beberapa karyanya, di antaranya, the manifesto of communist party dan the eighteen Brumaire of Bonaparte.

MANIFESTO OF COMMUNIST PARTY

Konsep perjuangan kelas Marx dapat dengan mudah ditelusuri dalam karyanya, ditulis bersama Engels, manifesto partai komunis. Untuk waktu yang cukup lama tulisan Marx dan Engels ini memperoleh popularitas luar biasa sejak pertama kali diterbitkan. Bagi kaum Marxis fanatik, tulisan ini telah manjadi kitab suci disamping karya Marx yang lain, The Capital.

Pemikiran perjuangan kelas Marx dan Engels pada halaman pertama buku itu. Rumusannya sederhana:

”sejarah dari semua masyarakat yang ada sampai saat ini merupakan cerita dari perjuangan kelas. Kebebasan dan perbudakan, bangsawan dan kampungan, tuan dan pelayan, kepala sesrikat kerja dan para tukang, dengan kata lain, penekan dan yang ditekan, berada pada selalu posisi yang bertentangan satu asm lainnya, dan berlangsung tanpa terputus.”

Dari kalimat itu tersirat beberapa pemikiran penting Marx dan Engels. Pertama, bahwa gagasan sentral dan yang ada dibalik pernyataan itu adlah fakta bahwa sejarah umat manusia diwarnai oleh perjuangan atau pertarungan diantara kelompok-kelompok manusia. Dan dalam bentuknya yang transparan, perjuangan itu bebentuk perjuangan kelas. Menurut Marx bersifat permanen dan merupakan bagian inheren dalam kehidupan sosial.

Kedua, pernyataan ini juga mengandung preposisi bahwa dalam sejarah perkembangan masyarakat selalu terdapat polarisasi. Suatu kelas selalu berada dalam posisi bertentangan dengan kelas-kelas lainnya. Dan kelas yang saling bertentangan ialah kaum penindas dan kaum yang tertindas. Marx berpendapat bahwa dalam proses perkembangannya, masyarakat akan mengalami perpecahan dan kemudian akan terbentuk dua blok kelas yang saling bertarung, kelas borjuasi kapitalis dan kelas proletariat.

Hubungan eksploitatif antara kedua kelas itu menurut Marx akan menciptakan antagonisme kelas yang pada akhirnya akan melahirkan krisis revolusioner. Bila situasi sudah demikian, maka kelas pekerja melalui proses sosial tertentu akan menjadi kelas yang revolusioner. Mereka menjadi kelas yang menghendaki perubahan struktural, mengambil alih kekuasaan dengan paksa dan melakukan perubahan struktur sosial secara revolusioner.

Marx berharap kelas pekerja menjadi kelas penguasa bila berhasil merebut kekuasaan dari kaum borjuasi kapitalis dan memusatkan semua alat-alat produksi di tangan kelas pekerja. Akhir kaum pekerja menentang kelas kapitalis adalh terciptanya masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas, menurut Marx, ditandai oleh lenyapnya perbedaan-perbedaan kelas dan produksi dikuasai oleh bangsa serta kekuasaan negara akan kehilangan karakter politiknya. Maksudnya, sistem kekuasaan itu tidak lagi bersifat opresif dan menindas masyarakat.

THE EIGHTEEN BRUMAIRE OF LOUIS BONAPARTE

Marx menulis The Eighteen Brumaire Of Louis Bonaparte sendiri tanpa Engels. Meskipun diakuinya secara tidak langsung sangat mempengaruhi gagasan-gagasan yang terdapat dalam buku itu. Berbeda dengan Manifesto dimana Marx tidak melakukan pengujian atas teori perjuangan kelas, dalam The Eighteen Brumaire Of Louis Bonaparte Marx justru melakukan pengujian teoritis secara sungguh-sungguh. Ia mencoba menilai sejauh mana teorinya mengenai perjuangan kelas dan revolusi proletariat cocok dengan realitas historis spesifik, yaitu kasus kudeta Nspoleon III.

MENGAPA REVOLUSI ITU GAGAL?

Suatu revolusi sudah pasti memliki aktor-aktornya. Dalam revolusi 1848-1851 yang menjadi pelaku utama adalah kaum borjuasi. Mereka terdiri dari kaum aristrokasi pemilik modal, borjuasi industrial, kelas menengah, angkatan bersenjata, lumpen proletariat, kaum cendekiawan, kaum agama, dan penduduk pedesaan. Mereka berhadapan dengan kaum proletariat terdiri dari para petani, para pekerja kota Paris, dan sejumlah pemimpin sosialis. Inilah kelas-kelas sosial yang menurut Marx merupakan aktor utama revolusi Bonaparte.

Revolusi itu digambarkan melalui tiga fase berikut. Pertama, fase yang berlangsung dari 24 Februari-4 Mei 1848 ketika pemerintahan provinsial Louis Philip maupun monarkinya ditumbangkan melalui gerakan pemberontakan. Fase ini merupakan prolog revolusi Bonaparte III. Fase kedua, dari Mei 1848 sampai Mei 1849 ketika terjadinya pertemuan kaum konservatif, reaksioner, dan monarkis dalam suatu sidang konstituante, letupan sosial dalam bentuk pertemuan terjadi Juni 1848 ketika dewan itu bertarung melawan pemerintahan provinsial sosialis dan terjadinya pemberontakan kaum proletar dengan para anggota dewan. Fase ketiga, dimulai ketika Lois Bonaparte terpilih sebagai penguasa Prancis Desember 1848 yang kemudian diikuti oleh berakhirnya Dewan konstituante.

Dalam revolusi berdarah itu kaum proletar dikalahkan. Pemberontakan mereka terhadap kekuasaan rezim despotik lama di bulan Juni 1848 mengakibatkan tiga ribu rakyat dibantai secara kejam dan setelah revolusi tidak kurang dari lima belas ribu lainya dibuang tanpa melalui proses pengadilan. Menurut Marx dengan kekalahan ini suatu tahap revolusioner perjuangan proletar surut kebelakang. Kegagalan kelas proletariat menurut Marx disebabkan orang-orang Prancis tidak bisa melepaskan dirinya dari belenggu mimpi buruk yang menakutkan warisan revolusi Perancis 1789.

Kegagalan itu juga karena para pemimpin gerakan proletariat tidak mengetahui bagaimana cara mengeksploitasi situasi-situasi genting sejak Februari sampai Mei 1848 untuk kepentingan gerakan revolusioner. Mereka juga tidak paham apa sebenarnya keinginan dan aspirasi mereka sendiri, apakah yang dicita-citakan itu sebuah revolusi sosial ataukah bentuk pemerintahan yang yang konstitusional. Ketidakjelasan cita-cita dan ketidakmengertian mereka itu membuat arah perjuangan mereka tak terarah. Faktor kepemimpinan gerakan juga merupakan penyebab kegagalan lain revolusi proletar itu. Pada saat-saat genting ternyata tidak terdapat pemimpin yang memimpin gerakan melawan kaum borjuasi. Keadaaan ini diperparah oleh ketidakpahaman massa akan prinsip-prinsip dinamika revolusi dan aksi-aksi revolusioner serta terbatasnya jumlah massa rakyat yang terlibat dalam gerakan revolusi. Dengan kata lain, revolusi proletar itu bukanlah meminjam istilah revolusi massa.

MATERIALISME SEJARAH

Menurut Marx sejarah umat manusia sejak zaman primitif dibentuk oleh faktor-faktor kebendaaan. Awal sejarah manusia dimulai dengan adanya pemilikan pribadi yang kemudian menimbulkan pertarungan memperebutkan materi atau kekayaan ekonomi. Materi atau bendalah yang menjadi faktor konstitutif proses sosial politik historis kemanusiaan. Marx menyangkal argumen Hegel maupun Weber yang melihat faktor non-bendawi, roh, dan gagasan berpengaruh dan menentukan sejarah. Inilah paham materialisme sejarah Marx.

Untuk memahami materialisme sejarah, kita juga perlu memahami bagaimana paham materialisme Marx. Materialisme adalah faham serba benda. Bertitik tolak dari asumsi itu, Marx meyakini bahwa tahap-tahap perkembangan sejarah ditentukan oleh keberadaan material. Bentuk dan kekuatan produksi meterial tidak saja menentukan proses perkembangan dan hubungan-hubungan sosial manusia, serta formasi politik, tetapi juga pembagian kelas-kelas sosial. Marx berpendapat bahwa hubungan-hubungan sosial sangat erat kaitannya dengan kekuatan-kekuatan produksi baru manusia akan mengubah bentuk-bentuk atau cara produksi mereka.

Jadi, materi baik dalam bentuk modal kekuatan-kekuatan maupun alat-alat produksi merupakan basis sedangkan kehidupan sosial, politik, filsafat, agama, seni, dan negara merupakan suprastruktur.

NEGARA, ALAT PENINDASAN?

Mengapa Marx begitu skeptis terhadap negara? Ada beberapa alasan Marx menilai terjadinya eksploitasi kelas borjuis kapitalis terhadap kelas proletar antara lain karena eksistensi negara. Negara ternyata dijadikan alat penindasan itu. Bagi kelas borjuis, negara digunakan semata-mata untuk memperkuat status-quo dan hegemoni ekonomi dan politik mereka. Kelas proletar, karena tidak menguasai alat dan mode produksi, yang merupakan sumber kekuasaan itu, tidak memiliki akses sedikit pun terhadap negara. Mereka tidak merasa memiliki negara dan terealisasi dari lembaga politik itu. Negara, dengan demikian, bagi Marx ibarat ’monster’ menakutkan.

AGAMA: CANDU RAKYAT DAN ALAT PENINDASAN?

’Agama adalah candu untuk rakyat’ ini merupakan kata-kata Marx ketika ia mengemukakan pandanganya tentang agama. Kata-kata itu merupakan kritiknya terhadap agama. Istilah ’candu’ menunjukan sinisme dan antipati Marx yang akut terhadap agama. Candu mengalihkan perhatian rakyat dari kenyataan sejarah dan melarikan diri dari padanya. Tuhan yang diajarkan agama menjadi tempat pelarian manusia, padahal semua persoalan kehidupan manusia harus bertitik tolak dari manusia dan kembali kepada manusia sendiri. Jadi, Tuhan bukan manusia yang menjadi pusat kehidupan. Menurut Marx agama tidak menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri, melainkan menjadi sesuatu yang berada di luar dirinya. Inilah yang menyebabkan manusia dengan agama itu menjadi mahluk yang terasing dari dirinya sendiri. Agama adalah sumber keterasingan manusia.

*Mahasiswa Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta

KLIK DI SINI untuk mendownload file asli dari artikel ini

Baca selengkapnya...

Partai Komunis Jepang

Sunday, March 01, 2009

oleh: Pradono Budi Saputro*


Pendahuluan

Partai Komunis Jepang (Japanese Communist Party/Nihon Kyôsan-tô) — selanjutnya kita sebut JCP — adalah salah satu partai politik yang terdapat di Jepang. Penulis tertarik untuk mengangkat suatu pembahasan mengenai partai ini karena di negeri yang memiliki tradisi religi yang cukup kuat, yang sudah sangat mengakar dalam berbagai bentuk kesenian dan kebudayaan nasionalnya walaupun bukan negara agamis, ternyata terdapat sebuah partai yang mengusung paham komunis. Partai tersebut, walaupun telah lama berdiri, masih tetap eksis sampai sekarang ini. Hal ini patut kita cermati juga. Mengapa bisa demikian?

JCP merupakan partai politik yang didirikan guna mendukung penghapusan kapitalisme dan pendirian masyarakat berbasis sosialisme, demokrasi, dan perdamaian. JCP juga dibangun sebagai oposisi terhadap militerisme di Jepang. JCP bekerja secara aktif dalam rangka mencapai tujuannya, selagi berjuang melawan apa yang digambarkan sebagai “imperialisme dan sekutu subordinatnya”, yaitu modal monopoli. Walaupun merupakan sebuah partai Leninis, JCP tidak mendukung revolusi sosialis. JCP menyatakan tetap setia pada gagasan “revolusi demokratis” untuk mencapai perubahan demokratis dalam bidang politik dan ekonomi, serta perubahan menyeluruh dari kedaulatan nasional Jepang, yang mana dilihat sebagai suatu pelanggaran oleh Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat.

JCP adalah partai komunis tak berkuasa terbesar kedua di dunia dengan jumlah anggota yang mencapai sekitar 400.000 orang. Anggotanya terbagi ke dalam lebih kurang 25.000 cabang. Tidak seperti partai komunis di Eropa atau di belahan dunia lainnya, JCP tidak pernah mengalami krisis internal sebagai akibat dari runtuhnya Uni Soviet, ataupun dibubarkan atau mengubah nama maupun sasaran utamanya, seperti yang umumnya dilakukan oleh partai komunis di negara lain. Walaupun kekuatan elektoralnya saat ini terus merosot. Menurut hasil polling, pada pemilihan umum tahun 2000 JCP mendapatkan 11,3 persen suara, pada tahun 2003 8,2 persen suara, dan 7,3 persen pada pemilihan umum yang dilangsungkan pada bulan September 2005. Hal tersebut menunjukkan bahwa, bagaimanapun juga, JCP masih mampu memperoleh hampir 5 juta suara.


Sejarah Berdirinya JCP

JCP didirikan pada tanggal 15 Juli 1922, sebagai sebuah gerakan politik bawah tanah yang ilegal. Dengan adanya Peace Preservation Law (Hukum Pemeliharaan Perdamaian), para anggota JCP mengalami berbagai penindasan dan penyiksaan oleh militer dan polisi Kekaisaran Jepang. JCP merupakan satu-satunya partai politik di Jepang yang menentang keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II. Partai ini baru dinyatakan legal ketika Amerika Serikat (AS) menduduki Jepang pada tahun 1945. Sejak itu, JCP menjadi partai politik yang secara resmi dapat ikut serta pada pemilihan umum di Jepang. Pada saat munculnya perbedaan ideologi antara dua negara komunis besar, yaitu Cina dan Uni Soviet, pada sekitar dekade 1960-an, partai ini menyatakan netralitasnya dan tidak memihak satupun. JCP mencapai puncak kekuatan elektoralnya pada sekitar tahun 1970-an.

JCP sukses mempertahankan sebagian posisinya ketika salah satu partai oposisi utama di Jepang, Japan Socialist Party (Partai Sosialis Jepang), berkurang suaranya menjadi 5,5 persen pada tahun 2005. Partai oposisi besar yang baru, Democratic Party of Japan (Partai Demokratik Jepang), hanya memiliki sedikit perbedaan dalam hal kebijakan yang dibuat dengan partai yang telah lama berkuasa, Liberal Democratic Party (LDP), sehingga tidak ada pilihan lagi bagi para pemilih sayap kiri selain memberikan suaranya ke JCP. JCP juga turut terbantu dengan adanya perbaikan sistem elektoral Jepang baru-baru ini. JCP memang tidak mampu merebut single-member dari daerah pemilihan manapun, tetapi berhasil mempertahankan posisinya dengan memenangkan sebagian anggotanya melalui sistem pemilihan proporsional.

Lam Peng Er, dalam Pacific Affairs pada tahun 1996, berpendapat bahwa kelangsungan hidup JCP sangat krusial bagi kesehatan demokrasi di Jepang. Hal ini ia katakan sebab lanjutnya, “JCP merupakan satu-satunya partai yang belum ter-coop oleh partai-partai konservatif. JCP selama ini melaksanakan peran sebagai anjing penjaga yang mengawasi partai-partai yang berkuasa tanpa rasa takut atau belas kasihan. Lebih penting lagi, JCP sering menawarkan satu-satunya calon oposisi dalam pemilihan gubernur daerah prefektur, pemilihan walikota, dan pemilihan lokal lainnya. Di samping ‘ke-pura-pura berbeda-an’ antara partai-partai non-komunis di tingkat nasional, mereka sering mendukung calon bersama untuk pemilihan gubernur ataupun walikota sehingga semua partai dijamin menjadi bagian dari koalisi yang berkuasa. Jika JCP tidak mengajukan calonnya, hampir bisa dipastikan akan ada suatu kemenangan mutlak dan para pemilih Jepang akan disodori suatu ketentuan yang harus mereka terima tanpa adanya suatu jalan elektoral yang memungkinkan para pemilih tadi untuk melakukan protes. Mempromosikan kandidat-kandidat wanita dalam pemilihan untuk memenangkan suara kaum wanita adalah karakteristik lain partai ini. Kaum wanita yang dipilih di bawah label komunis lebih banyak dibandingkan partai-partai politik lainnya di Jepang.”


Kebijakan-kebijakan JCP

Salah satu sasaran utama JCP adalah menghancurkan aliansi militer Jepang-AS dan melucuti semua pangkalan militer AS di Jepang. JCP ingin menjadikan Jepang sebagai negara yang netral dan tidak memihak kekuatan besar manapun. Hal ini sejalan dengan prinsip menentukan nasib sendiri dan kedaulatan nasional. Di Jepang sendiri ada sekitar 130 pangkalan militer AS dan fasilitas-fasilitas lain yang terkait. Okinawa merupakan pangkalan militer AS yang terbesar, tidak hanya di Jepang tetapi juga di Asia.

JCP juga berusaha keras untuk mengubah kebijakan ekonomi Jepang dari yang selama ini dipandang hanya untuk melayani kepentingan bank-bank dan perusahaan-perusahaan besar menjadi untuk mempertahankan kepentingan rakyat, dan membuat peraturan-peraturan yang demokratis untuk mengontrol kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar dan melindungi kehidupan dan hak mendasar dari seluruh rakyat.

JCP menentang pengembangan senjata nuklir dan blok-blok militer. JCP juga menolak usaha apapun yang dilakukan untuk merevisi Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang yang menyatakan ”(Jepang) tidak akan pernah lagi… dikunjungi dengan kengerian-kengerian yang disebabkan oleh perang melalui tindakan pemerintah” dan mengumumkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Sehubungan dengan isu ekonomi internasional, JCP mendukung pendirian suatu tatanan ekonomi internasional demokratis yang baru yang didasari atas rasa saling menghormati terhadap kedaulatan ekonomi masing-masing negara. JCP memandang AS, perusahaan-perusahaan transnasional, dan modal keuangan internasional mendorong globalisasi, yang dengan serius mempengaruhi ekonomi global, mencakup permasalahan keuangan dan moneter, seperti halnya hubungan Utara-Selatan dan permasalahan lingkungan. JCP mendukung adanya peraturan demokratis yang dapat mengatur aktivitas perusahaan-perusahaan transnasional dan modal keuangan internasional pada suatu skala internasional.

JCP menuntut segera dilaksanakannya perubahan dalam politik luar negeri Jepang. Mengenai perdebatan terhadap resolusi, JCP berpendapat bahwa prioritas itu harus diberikan untuk perdamaian melalui jalur negosiasi, bukan melalui jalur militer. JCP menyatakan bahwa Jepang setia pada Piagam PBB. JCP juga tetap teguh dengan gagasan di mana Jepang sebagai negara Asia harus menghentikan fokus pada diplomasi yang berpusat pada hubungan dengan AS dan negara-negara G8 (negara-negara maju), dan meletakkan diplomasi terhadap negara-negara Asia sebagai prioritas dalam hal hubungan luar negeri. JCP mendukung Jepang untuk menetapkan kebijakan luar negeri independen yang sesuai dengan kepentingan rakyat Jepang dan menolak mengikuti kekuatan-kekuatan asing yang “kebal kritik”. JCP juga mendukung Jepang untuk menyatakan penyesalan dan permintaan maafnya atas segala tindakan yang dilakukan selama Perang Dunia II sebagai salah satu syarat untuk mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara Asia lainnya, terutama yang pernah dijajah oleh Jepang.

Terhadap terorisme internasional, JCP berpendirian bahwa hanya dengan “melingkari” angkatan perang dari ancaman teror melalui solidaritas internasional yang kuat, dengan PBB sebagai pusatnya, dapat menghapuskan terorisme. JCP berpendapat bahwa dengan ikut serta terjun dalam kancah peperangan sebagai tanggapan terhadap terorisme hanya akan menghasilkan suatu pertentangan yang kemudian malah akan semakin menyuburkan bibit-bibit terorisme.

JCP dengan tegas menentang Kekaisaran, baik pada masa sebelum Perang Dunia maupun pada masa setelah Perang Dunia. Baru-baru ini, JCP menyatakan bahwa mereka tidak menentang Kaisar sebagai kepala negara jika ia tidak mempunyai kekuasaan dan hanya merupakan seorang figur.

JCP selama bertahun-tahun memiliki hubungan yang dekat dengan partai yang berkuasa di Korea Utara, yaitu Workers Party of Korea (Partai Pekerja Korea). Tetapi beberapa tahun belakangan ini, JCP mengutuk penculikan-penculikan yang dilakukan terhadap warga Jepang di Korea Utara dan mengklaim tidak lagi mempunyai hubungan apapun Korea Utara. Sejalan dengan gagasan mengenai penentuan nasib sendiri, bagaimanapun, JCP menentang perubahan rezim yang berkuasa di sana.


Organisasi yang Berafiliasi dengan JCP

Salah satu organisasi yang berafiliasi dengan JCP adalah Democratic Youth League of Japan. Democratic Youth League of Japan merupakan organisasi sayap (onderbouw) resmi JCP yang bergerak di bidang kepemudaan.


Penutup

Walaupun merupakan partai politik yang menganut ideologi komunis, JCP masih tetap eksis hingga saat ini, sekalipun berada di negeri dengan memiliki tradisi religi yang cukup mengakar meskipun bukan merupakan negara agamis. Runtuhnya Uni Soviet, sebagai “induk” komunisme tidak membuat partai ini bubar dengan sendirinya ataupun mengubah asas dan kebijakannya, seperti yang umumnya dilakukan oleh partai-partai komunis lainnya di dunia jika ingin tetap eksis. Kesetiaan para anggota dan konstituennya dan kebijakan-kebijakan yang dibuat partai ini menjadikannya tetap mendapatkan dukungan, walaupun dalam beberapa tahun ini terus mengalami kemerosotan. Walaupun begitu, JCP masih tetap berpeluang untuk terus berkembang menjadi kekuatan utama dalam kancah perpolitikan Jepang di masa-masa mendatang karena masyarakat Jepang sendiri sudah mulai tidak lagi mendukung sepenuhnya pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini, yang notabene dipegang oleh LDP yang telah berkuasa selama puluhan tahun, akibat kebijakan-kebijakan kontroversialnya.


* Alumnus Program Studi Jepang FIB UI

KLIK DI SINI untuk mendownload file asli dari artikel ini.

Baca selengkapnya...