Pemilu dan Kearifan Berdemokrasi

Tuesday, April 14, 2009

Oleh: Gumilar Rusliwa Somantri*

Ketika beberapa hari pemilu 9 April 2009 menjelang, sebagian tubuh bangsa dilanda sedikit cemas.

Gejala ini seiring dengan surutnya opera para demagog politik menebar janji dan etalase jalan dipenuhi baliho. Pokok perkara adalah kebesaran hati elite politik menerima hasil pemilu.

Bagaimanapun, selama lebih dari 10 tahun terakhir Indonesia telah memberi contoh kepada dunia tentang mengelola demokrasi di masyarakat yang kompleks. Kita tak lagi harus tertunduk inferior saat membincangkan keadaban politik di berbagai forum dunia.

Heterogenitas yang berbasis sebaran geografis, agama, preferensi politik, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan golongan sosial adalah serangkaian ”kemustahilan” Indonesia untuk menjalankan genius sejarah yang bernama demokrasi. Namun, kita mampu melakukannya. Tak berlebihan jika kita menyatakan bahwa bangsa ini adalah raksasa kearifan demokrasi dari Timur.

”Devil is in the details”

Pemilu 2009 juga paling ”mendebarkan” dari sisi potensi eskalasi konflik. Hal ini dipicu oleh lompatan perubahan sistem pemilu dan perwakilan politik, kerasnya persaingan elite dan pertarungan antarcaleg, ketatnya aturan parliamentary threshold, terbukanya berbagai kemungkinan jebakan dalam koalisi partai, hingga disorganisasi dan malaadministrasi penyelenggaraan.

Dapat dikatakan, inilah pemilu paling menguras energi, baik finansial maupun sosial. Pemilu ini sekaligus merupakan pertaruhan ”kesabaran” kita sebagai bangsa untuk menatap optimistis persandingan antara cita-cita demokrasi dan kesejahteraan.

Pemilu kali ini adalah momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan pelembagaan politik. Harapan kita, Pemilu 2009 tidak berhenti pada sekadar ritual sirkulasi elite dan power sharing kekuasaan, tetapi lebih dari itu dapat memberi pesan penting bahwa demokrasi bekerja untuk perbaikan kesejahteraan bangsa.

Salah satu kelemahan proses pemilu, seperti masalah daftar pemilih tetap serta administrasi pendataan, melibatkan kealpaan kita mengawalnya. Kondisi ini menjadi peringatan akan pentingnya ketertataan administrasi kependudukan. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah demokrasi tak hanya berimpitan dengan gagasan-gagasan besar tentang perubahan, ideologi, platform, atau desain kelembagaan. Ia juga membutuhkan kehadiran administrasi dan perencanaan matang. Kealpaan mengurusnya akan menimbulkan masalah serius.

Namun, mengamini kelemahan tidak lantas memberikan pembenaran pada sikap gelap mata kontestan untuk menolak tanpa dasar hasil pemilu. Untuk mengatasi hal itu, kita tak diberi kesempatan panjang. Jangka pendek, dibutuhkan partisipasi kita semua untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara hingga penetapan hasil akhir. Jangka panjang, administrasi kependudukan perlu direformasi agar substansi pemilu yang sejatinya memberi hak substansial paling mendasar dalam politik berupa hak pilih tidak ternodai.

Ujian para negarawan

Pemilu 2009 juga akan menjadi ujian kualitas elite politik Indonesia. Momentum ini menegaskan tentang siapa yang memiliki kualitas kepemimpinan sebatas politisi dan siapa berkualitas negarawan. Sejarah akan mencatat sikap menerima kemenangan dan kekalahan, memberi selamat dan dukungan moral kepada ”pemenang”, dan mengajak serta yang ”kalah” untuk berkontribusi. Itulah bentuk sikap dan tindakan yang dirindukan bangsa ini. Untuk itu, sikap elite politik mengajak masyarakat untuk mengikuti dan menerima hasil pemilu secara damai. Konsensus elite ini amat penting guna mendorong pendulum kematangan demokrasi.

Ke depan, karakter ”negarawan” elite politik dihadapkan tantangan untuk tidak saja memiliki visi kebangsaan, tetapi juga peradaban. Mereka dituntut menjadi suara bangsa, aktif menawarkan solusi kemacetan peradaban. Kita dihadapkan fase tidak mudah berupa merosotnya perekonomian global yang membutuhkan hadirnya arsitektur baru ekonomi dunia, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, ancaman pandemi penyakit menular, dan sebagainya.

Peran universitas

Dalam konteks pascapemilu, universitas dapat menjadi mitra politisi dalam mengarahkan desain pembangunan Indonesia. Sejalan agenda transformasi universitas, kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi pada penguatan sistem demokrasi melalui sumbangan pemikiran, pengembangan riset, dan kajian di lapangan ilmu sosial, politik, serta studi kebijakan.

Sistem demokrasi konstitusional yang berlanjut (sustainable constitutional democracy) amat dibutuhkan guna menempatkannya sebagai instrumen efektif yang bekerja bagi perwujudan kesejahteraan. Di tataran lebih luas, agenda-agenda riset unggulan (frontier researches) yang relevan dan bermanfaat untuk menopang peradaban bangsa pada era global terus dikembangkan.

Universitas diharapkan dapat menjadi tulang punggung yang utama transformasi sosial dan peningkatan daya saing bangsa. Kerja akademik ini merupakan kewajiban sekaligus kehormatan bagi universitas.

* Rektor Universitas Indonesia

Diambil dari Kompas Senin, 13 April 2009

Tulisan ini juga dapat Anda baca di Kompas Cetak